admin
Islamabad, 10 April 2026 – Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, melontarkan kritik pedas terhadap Israel atas operasi militer di Gaza, menyebutnya sebagai “kebrutalan yang tak manusiawi” yang mengancam stabilitas Timur Tengah. Pernyataan ini, yang disampaikan dalam konferensi pers di Islamabad hari ini, langsung memicu kemarahan dari Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyebutnya sebagai “provokasi berbahaya dari negara yang tak punya urusan di wilayah kami.”
Asif, yang dikenal vokal dalam isu Palestina, menegaskan bahwa Pakistan siap mendukung upaya diplomatik global untuk menghentikan “genosida di Gaza.” “Israel harus segera menghentikan agresi ini. Dunia tidak bisa diam melihat pembantaian warga sipil,” tegasnya, sambil menyerukan boikot ekonomi dan sanksi internasional terhadap pemerintahan Netanyahu. Pernyataan ini datang di tengah eskalasi konflik Gaza-Israel yang memasuki bulan ke-19, dengan laporan korban sipil mencapai ribuan jiwa menurut data PBB.
Reaksi cepat dari Israel tak terelakkan. Juru bicara Kantor Perdana Menteri menyatakan bahwa ucapan Asif adalah “serangan verbal yang tidak bertanggung jawab” dan bisa memicu ketegangan regional lebih lanjut. “Pakistan sebaiknya fokus pada masalah internalnya daripada ikut campur dalam pertahanan diri kami melawan terorisme,” balas pernyataan resmi itu. Netanyahu sendiri disebut “murka” dalam sumber dekatnya, meski belum ada komentar pribadi darinya.
Pakistan, sebagai negara mayoritas Muslim dengan hubungan erat dengan Arab Saudi dan Turki, sering kali menjadi suara lantang dalam mendukung Palestina di forum internasional seperti OIC (Organisasi Kerja Sama Islam). Pernyataan Asif ini juga mendapat dukungan dari Menteri Luar Negeri Pakistan, yang menjanjikan bantuan kemanusiaan tambahan ke Gaza melalui saluran PBB.
Para analis internasional memperingatkan bahwa retorika keras ini bisa memperburuk hubungan Pakistan-Israel, yang selama ini dingin akibat isu Kashmir dan Palestina. Sementara itu, komunitas internasional menunggu respons dari AS dan Uni Eropa, yang selama ini berperan sebagai mediator.
