admin
Pemerintah Myanmar menyuarakan keluhan keras atas perlakuan diskriminatif dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang mengucilkan negara tersebut dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pekan lalu.
Keluhan ini disampaikan setelah KTT ASEAN, yang melibatkan 11 negara anggota, secara resmi mem-blacklist kepemimpinan pasca-kudeta Myanmar. Seperti dilansir AFP pada Senin (11/5/2026), pengucilan ini berlangsung sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada 2021. Kudeta tersebut memicu penahanan tokoh demokrasi ikonik itu dan memicu perang sipil yang berkepanjangan.
Setelah lima tahun memimpin junta militer, Min Aung Hlaing menggelar pemilu sangat terbatas bulan lalu. Pemilu itu mengecualikan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) milik Suu Kyi. Hasilnya, Min Aung Hlaing mengundurkan diri dari jabatan Panglima Tertinggi Militer dan mengambil alih kekuasaan sebagai presiden sipil.
Pemerintah Myanmar menilai langkah ASEAN sebagai bentuk pengucilan yang tidak adil, terutama setelah upaya transisi kekuasaan melalui pemilu. “Kami merasa didiskriminasi secara tidak proporsional,” ujar seorang pejabat senior Myanmar, meski belum ada respons resmi dari Sekretariat ASEAN hingga berita ini diturunkan.
Ketegangan ini menandai tantangan berkelanjutan bagi ASEAN dalam menangani krisis Myanmar, di mana blok regional terus menerapkan “Five-Point Consensus” sejak 2021 untuk mendorong dialog, tapi junta menolak penuh implementasinya.
