admin
Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menekankan pentingnya pembenahan partai politik untuk memperkuat demokrasi Pancasila di Indonesia. Menurutnya, sejak berdirinya NKRI, para founding fathers telah memilih demokrasi Pancasila sebagai sistem terbaik yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.
Pernyataan itu disampaikan Bamsoet saat menjadi pembicara utama dalam RenTalks 2026 SMA Labschool Cirendeu, Selasa (6/5/2026). “Demokrasi Pancasila bukan sekadar prosedural, tapi jalan tengah yang menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab,” ujarnya.
Bamsoet menyoroti partai politik sebagai pilar utama demokrasi yang harus menjadi wadah kaderisasi kepemimpinan, pendidikan politik, dan penyambung aspirasi rakyat. Namun, ia mengkritik realitas saat ini yang masih dihantui tantangan serius, seperti rendahnya kaderisasi berbasis meritokrasi, dominasi elit, serta maraknya politik uang.
Survei Indikator Politik Indonesia 2025 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik hanya sekitar 60 persen. Fenomena pragmatisme politik pun semakin kuat, di mana partai lebih fokus pada kemenangan pemilu jangka pendek daripada ideologi dan pendidikan politik. Akibatnya, kontestasi politik sering kali didominasi popularitas dan “isi tas” ketimbang integritas atau gagasan.
“Politik transaksional, pragmatisme kekuasaan, dan politik uang masih jadi pekerjaan rumah besar demokrasi kita,” tegas Bamsoet. Ia mendesak reformasi menyeluruh, termasuk sistem rekrutmen transparan berbasis kompetensi dan penguatan transparansi pendanaan partai.
Data KPK menunjukkan, sejak 2004 hingga 2026, lebih dari 200 kepala daerah terjerat korupsi, banyak di antaranya berakar dari biaya politik mahal dan lemahnya pendanaan partai. Bamsoet juga menyerukan penguatan pendidikan politik bagi masyarakat agar pemilih lebih rasional dan kebal terhadap politik uang atau disinformasi.
Pernyataan Bamsoet ini diharapkan menjadi momentum bagi partai politik untuk berbenah, demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
